Renja Sekretariat DPRD Tahun 2016

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2016


BAB 1

PENDAHULUAN

 

 

  1. Latar Belakang

 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang adalah terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini di Bupati dan DPRD. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang memiliki hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya Good Governance.

 

DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan tugas dan fungsi lembaga DPRD sebagai instrument penting yang menyalin mekanisme check and balances antara kepala daerah dan DPRD.

 

Untuk itu, Program dan kegitan utama pada Sekretariat DPRD adalah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD KabupatenPesisir Barat menyusun program kerja dan kegiatan yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

 

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana Satuan Kerja Perangkat daerah menyusun Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

 

Renja SKPD ini akan diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

 

 

 

 

  1. Landasan Hukum

 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan RenjaSekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

 

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Nomor 35 Tahun 2014TentangPembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

 

 

  1. Maksud dan Tujuan

 

Penyusunan RenjaSekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi SKPD dalam pencapaian kinerja dan target indikator SKPD untuk tahun anggaran 2016.

 

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

 

  1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat secara umum;
  2. Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
  3. Mengukur tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
  4. Mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat setelah dievaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja;
  5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

 

  1. Sistematika Penulisan

 

Adapun sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

 

HALAMAN JUDUL (COVER)

 

DAFTAR ISI

 

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TA 2015

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TA 2015

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3  Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2  Program dan Kegiatan

 

BAB IV PENUTUP

 

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TA 2015

 

 

  1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TA 2015

 

Program rutin dan program pokokyang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir BaratTA 2015 mencakup 7 (tujuh) program, yaitu:

 

  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran (rutin)
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (rutin)
  3. Peningkatan Disiplin Aparatur (rutin)
  4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (rutin)
  5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (rutin)
  6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (pokok)
  7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sampai dengan Triwulan II TA 2015  terdapat 5 (lima) program dan 30 kegiatan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kegiatan rutin dan 6 (enam) kegiatan pokok. Target kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat TA 2015 tertuang dalam renja 2015. Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I TA 2015, maka analisa yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

  1. Program Pokok(Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah)
  • Realisasi target kinerja program kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100 %
  • Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100% dengan tingkat capaian realisasi target sebesar 83 %
  1. Program Rutin
  • Realisasi target kinerja program kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100 %
  • Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100% dengan tingkat capaian realisasi target sebesar 100 %

Kemudian program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi belum dilaksanakan karena baru direncakanan saat anggaran perubahan 2015.

 

  1.   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

 

Capaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2015 triwulan II terhadap beberapa Kegiatan unggulan/pokok yang dicerminkan dalam volume Target Kegiatan adalah sebagai berikut:

 

 

  1.  

Program/Kegiatan

Realisasi Target

  1.  

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

 

  • Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

90 kali

  • Rapat-rapat paripurna

 

9 kali

  • Kegiatan Reses

 

belum pernah dilaksanakan

  • Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

8 kali

  • Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

8 kali

  • Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

4 kali

  • Pendidikan dan pelatihan kursus ketrampilan DPRD

2 kali

 

 

  1.   Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

 

  1. Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
  2. Peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM Anggota DPRD
  3. Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  4. Peningkatan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
  5. Peningkatan peran DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
  6. Sosialisasi tugas, fungsi dan peran DPRD kepada masyarakat.
  7. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

 

 

  1.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 

Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 perlu dimasukkan kembali program 2015 dan pembaharuan dana yang diperlukan untuk tercapainya target dan realisasi program kegiatan. kemudian diperlukan beberapa program dan kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini program tambahan yang dimaksud :

 

  1. Dengan sudah adanya kendaraan dinas pimpinan DPRD diperlukan adanya perizinan penerbitan plat PS (Pejabat Sipil). Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan pimpinan dalam melakukan tugas diluar kantor, baik dalam daerah maupun luar daerah.
  2. Dengan meningkatnya volume kehadiran DPRD, pegawai dan tamu lainnya menyebabkan pelayanan Sekretariat mengalamai kendala teknis. Terutama dalam penyediaan makan dan minum. Perangkat rumah tangga yang diperlukan yang tersedia saat ini sangat terbatas, oleh karena perlunya penambahan kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
  3. Dengan kondisi pegawai yang masih sedikit, pelayanan terhadap DPRD banyak mengalamai kendala. Oleh karena perlu adanya kegiatan Penyediaan Jasa SDM Administratif dan Teknis Kantor agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
  4. Kebutuhan pengarsipan yang bertambah perlu adanya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  5. Kebutuhan kerja/fasilitas kerja yang kurang sehingga perlu adanya penambhan kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
  6. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke meja dewan, maka Program pokok sekretariat perlu adanya penambahan kegiatan berupa Pembahasan rancangan peraturan daerah, Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.
  7. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami undang-undang  sehingga perlu adanya penambahan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  8. Belum adanya tenaga ahli dan tim pakar DPRD sehingga perlu adanya penambahan kegiatan pengadaan tim ahli dan tim pakar bagi DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  9. Dengan kondisi saat ini perlu adanya penambahan program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Penerbitan Berita Melalui jaringan Internet dan Website.
  10. Adanya anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala Daerah, maka perlu adanya kegiatan pelantikan anggota DPRD PAW

 

  1.  

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 

  1.   Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

 

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :

 

  1. Tujuan

 

  1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  2. Mewujudkan peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  3. Mewujudkan peningkatan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
  4. Mewujudkan peningkatan peran DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
  5. Mewujudkan peningkatan sosialisasi tugas, fungsi dan peran DPRD kepada masyarakat.
  6. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekreatriat DPRD dan DPRD.

 

  1. Sasaran

 

Adapun sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

 

  1. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  2. Aspirasi Masyarakat
  3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang baik.
  4. Sarana dan prasarana kantor memadai.

 

 

  1.   Program dan Kegiatan

 

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2015 antara lain:

 

  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  6. Penyediaan alat tulis kantor
  7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  9. Penyediaan peralatan rumah tangga
  10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  11. Penyediaan bahan logistik kantor
  12. Penyediaan makanan dan minuman
  13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  14. Penyediaan jasa propaganda, pameran, publikasi
  15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  16. Penyediaan dokumentasi

 

  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  2. Pengadaan peralatan gedung kantor
  3. Pengadaan meubeler
  4. Pengadaan sewa kantor, rumah dinas
  5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  8. Sewa kendaraan dinas operasional

 

  1. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 

  1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pendidikan dan pelatihan formal

 

  1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  5. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

 

  1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  4. Rapat-rapat paripurna
  5. Kegiatan Reses
  6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  8. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah
  9. Pendidikan dan pelatihan kursus ketrampilan DPRD
  10. Penyediaan Tenaga Ahli DPRD
  11. Rapat-rapat Fraksi
  12. Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli
  13. Publikasi Produk Hukum DPRD
  14. Pelantikan Anggota DPRD (PAW)
  15. Rapat kerja Adkasi dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD

 

  1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Jasa Penyiaran Televisi Daerah
  2. Penerbitan Berita Melalui jaringan Internet dan Website

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

 

Semua pihak yang bekerja dalam lingkup Sekretariat DPRD sangat berperan dalam perbaikan kinerja DPRD. Sekretaris DPRD bersama staf yang kuat, cerdas, dan berintegritas sangat menentukan keberhasilan atas rencana-rencana yang disusun. Meski sebaliknya pula, Sekretariat yang lemah dan berintegritas rendah bisa saja mengantarkan DPRD terjerat masalah hukum. Itulah sebabnya SETWAN disebut sebagai urat nadi DPRD.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat berusaha mencapai tujuan tersebut melalui program dan kegiatan yang ada guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir barat menyusun  program – program dengan jumlah 7 (tujuh) Program yang dipecah menjadi 48 (empat puluh delapan) kegiatan dengan dana yang di butuhkan sebesar Rp18.113.778.600,-.

Aparatur Sekretariat DPRD diharapkan dapat menunjukkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kami menyadari rencana kerja tahun anggaran 2016 yang kami susun ini belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja daerah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk itu kritik yang konstruktif akan sangat mendukung perbaikan-perbaikan rencana kerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Demikian dan terima kasih.          

 

 

Krui,                        2015

Sekretaris DPRD

Kabupaten Pesisir Barat,

 

 

 

 

        

Drs. Juaini Eka Putra

Pembina Utama Muda

NIP. 19590724 198103 1 003

BAB 1

PENDAHULUAN

 

 

  1. Latar Belakang

 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang adalah terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini di Bupati dan DPRD. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang memiliki hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya Good Governance.

 

DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan tugas dan fungsi lembaga DPRD sebagai instrument penting yang menyalin mekanisme check and balances antara kepala daerah dan DPRD.

 

Untuk itu, Program dan kegitan utama pada Sekretariat DPRD adalah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD KabupatenPesisir Barat menyusun program kerja dan kegiatan yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

 

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana Satuan Kerja Perangkat daerah menyusun Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

 

Renja SKPD ini akan diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

 

 

 

 

  1. Landasan Hukum

 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan RenjaSekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

 

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor Nomor 35 Tahun 2014TentangPembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

 

 

  1. Maksud dan Tujuan

 

Penyusunan RenjaSekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi SKPD dalam pencapaian kinerja dan target indikator SKPD untuk tahun anggaran 2016.

 

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

 

  1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat secara umum;
  2. Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
  3. Mengukur tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
  4. Mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat setelah dievaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja;
  5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

 

  1. Sistematika Penulisan

 

Adapun sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

 

HALAMAN JUDUL (COVER)

 

DAFTAR ISI

 

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TA 2015

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TA 2015

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3  Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2  Program dan Kegiatan

 

BAB IV PENUTUP

 

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TA 2015

 

 

  1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TA 2015

 

Program rutin dan program pokokyang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir BaratTA 2015 mencakup 7 (tujuh) program, yaitu:

 

  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran (rutin)
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (rutin)
  3. Peningkatan Disiplin Aparatur (rutin)
  4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (rutin)
  5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (rutin)
  6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (pokok)
  7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sampai dengan Triwulan II TA 2015  terdapat 5 (lima) program dan 30 kegiatan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kegiatan rutin dan 6 (enam) kegiatan pokok. Target kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat TA 2015 tertuang dalam renja 2015. Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I TA 2015, maka analisa yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

  1. Program Pokok(Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah)
  • Realisasi target kinerja program kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100 %
  • Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100% dengan tingkat capaian realisasi target sebesar 83 %
  1. Program Rutin
  • Realisasi target kinerja program kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100 %
  • Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 100% dengan tingkat capaian realisasi target sebesar 100 %

Kemudian program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi belum dilaksanakan karena baru direncakanan saat anggaran perubahan 2015.

 

  1.   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

 

Capaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2015 triwulan II terhadap beberapa Kegiatan unggulan/pokok yang dicerminkan dalam volume Target Kegiatan adalah sebagai berikut:

 

 

  1.  

Program/Kegiatan

Realisasi Target

  1.  

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

 

  • Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

90 kali

  • Rapat-rapat paripurna

 

9 kali

  • Kegiatan Reses

 

belum pernah dilaksanakan

  • Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

8 kali

  • Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

8 kali

  • Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

4 kali

  • Pendidikan dan pelatihan kursus ketrampilan DPRD

2 kali

 

 

  1.   Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

 

  1. Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
  2. Peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM Anggota DPRD
  3. Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  4. Peningkatan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
  5. Peningkatan peran DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
  6. Sosialisasi tugas, fungsi dan peran DPRD kepada masyarakat.
  7. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

 

 

  1.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

 

Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 perlu dimasukkan kembali program 2015 dan pembaharuan dana yang diperlukan untuk tercapainya target dan realisasi program kegiatan. kemudian diperlukan beberapa program dan kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini program tambahan yang dimaksud :

 

  1. Dengan sudah adanya kendaraan dinas pimpinan DPRD diperlukan adanya perizinan penerbitan plat PS (Pejabat Sipil). Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan pimpinan dalam melakukan tugas diluar kantor, baik dalam daerah maupun luar daerah.
  2. Dengan meningkatnya volume kehadiran DPRD, pegawai dan tamu lainnya menyebabkan pelayanan Sekretariat mengalamai kendala teknis. Terutama dalam penyediaan makan dan minum. Perangkat rumah tangga yang diperlukan yang tersedia saat ini sangat terbatas, oleh karena perlunya penambahan kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
  3. Dengan kondisi pegawai yang masih sedikit, pelayanan terhadap DPRD banyak mengalamai kendala. Oleh karena perlu adanya kegiatan Penyediaan Jasa SDM Administratif dan Teknis Kantor agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
  4. Kebutuhan pengarsipan yang bertambah perlu adanya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  5. Kebutuhan kerja/fasilitas kerja yang kurang sehingga perlu adanya penambhan kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
  6. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke meja dewan, maka Program pokok sekretariat perlu adanya penambahan kegiatan berupa Pembahasan rancangan peraturan daerah, Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.
  7. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami undang-undang  sehingga perlu adanya penambahan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  8. Belum adanya tenaga ahli dan tim pakar DPRD sehingga perlu adanya penambahan kegiatan pengadaan tim ahli dan tim pakar bagi DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  9. Dengan kondisi saat ini perlu adanya penambahan program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Penerbitan Berita Melalui jaringan Internet dan Website.
  10. Adanya anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala Daerah, maka perlu adanya kegiatan pelantikan anggota DPRD PAW

 

  1.  

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 

  1.   Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

 

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :

 

  1. Tujuan

 

  1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  2. Mewujudkan peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  3. Mewujudkan peningkatan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
  4. Mewujudkan peningkatan peran DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
  5. Mewujudkan peningkatan sosialisasi tugas, fungsi dan peran DPRD kepada masyarakat.
  6. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekreatriat DPRD dan DPRD.

 

  1. Sasaran

 

Adapun sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

 

  1. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat
  2. Aspirasi Masyarakat
  3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang baik.
  4. Sarana dan prasarana kantor memadai.

 

 

  1.   Program dan Kegiatan

 

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2015 antara lain:

 

  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  6. Penyediaan alat tulis kantor
  7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  9. Penyediaan peralatan rumah tangga
  10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  11. Penyediaan bahan logistik kantor
  12. Penyediaan makanan dan minuman
  13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  14. Penyediaan jasa propaganda, pameran, publikasi
  15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  16. Penyediaan dokumentasi

 

  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  2. Pengadaan peralatan gedung kantor
  3. Pengadaan meubeler
  4. Pengadaan sewa kantor, rumah dinas
  5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  8. Sewa kendaraan dinas operasional

 

  1. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 

  1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pendidikan dan pelatihan formal

 

  1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  5. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

 

  1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  4. Rapat-rapat paripurna
  5. Kegiatan Reses
  6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  8. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah
  9. Pendidikan dan pelatihan kursus ketrampilan DPRD
  10. Penyediaan Tenaga Ahli DPRD
  11. Rapat-rapat Fraksi
  12. Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli
  13. Publikasi Produk Hukum DPRD
  14. Pelantikan Anggota DPRD (PAW)
  15. Rapat kerja Adkasi dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD

 

  1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Jasa Penyiaran Televisi Daerah
  2. Penerbitan Berita Melalui jaringan Internet dan Website

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

 

Semua pihak yang bekerja dalam lingkup Sekretariat DPRD sangat berperan dalam perbaikan kinerja DPRD. Sekretaris DPRD bersama staf yang kuat, cerdas, dan berintegritas sangat menentukan keberhasilan atas rencana-rencana yang disusun. Meski sebaliknya pula, Sekretariat yang lemah dan berintegritas rendah bisa saja mengantarkan DPRD terjerat masalah hukum. Itulah sebabnya SETWAN disebut sebagai urat nadi DPRD.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat berusaha mencapai tujuan tersebut melalui program dan kegiatan yang ada guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir barat menyusun  program – program dengan jumlah 7 (tujuh) Program yang dipecah menjadi 48 (empat puluh delapan) kegiatan dengan dana yang di butuhkan sebesar Rp18.113.778.600,-.

Aparatur Sekretariat DPRD diharapkan dapat menunjukkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kami menyadari rencana kerja tahun anggaran 2016 yang kami susun ini belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja daerah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk itu kritik yang konstruktif akan sangat mendukung perbaikan-perbaikan rencana kerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Demikian dan terima kasih.          

 

 

Krui,                        2015

Sekretaris DPRD

Kabupaten Pesisir Barat,

 

 

 

 

        

Drs. Juaini Eka Putra

Pembina Utama Muda

NIP. 19590724 198103 1 003

z

  • Share on :