RENJA SEKRETARIAT DPRD 2019

RENJA SEKRETARIAT DPRD 2019


BAB 1

PENDAHULUAN

 

 

  1. LATAR BELAKANG

 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang adalah terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang memiliki hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya Good Governance.

 

DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan tugas dan fungsi lembaga DPRD sebagai instrument penting yang menyalin mekanisme check and balances antara kepala daerah dan DPRD.

 

Untuk itu, Program dan kegitan utama pada Sekretariat DPRD adalah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyusun program kerja dan kegiatan yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

 

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA OPD) yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

 

Renja OPD ini akan diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan OPD, Rencana Kerja dan Anggaran OPD sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

 

 

 

 

 

  1. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

 

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun      2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 No.23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat.

 

 

1.3.  MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi OPD dalam pencapaian kinerja dan target indikator OPD untuk tahun anggaran 2019.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

 

  1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Barat secara umum;
  2. Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
  3. Mengukur tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  4. Mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat setelah dievaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja;
  5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

 

 

1.4.  SISTEMATIKA PENULISAN

 

Adapun sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

 

HALAMAN JUDUL (COVER)

 

DAFTAR ISI

 

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Landasan Hukum

1.3  Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

         TAHUN LALU

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja SEKRETARIAT DPRD TA 2018

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3  Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

                                                                                                        

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2  Program dan Kegiatan

 

BAB IV PENUTUP

 

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN LALU

 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TA 2016

Renja Sekretariat DRPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 secara umum menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada TA 2016 (N-2) dan perkiraan target tahun berikutnya. Pentingnya  evaluasi, monitoring dan pengendalian ini diperlukan sebagai bahan penilaian pakah program/kegiatan tersebut telah berhasil mencapai target indicator capaian yang telah ditentukan pada saat perencanaan.

Kegiatan reviu hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2016 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat di lihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secararingkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang di susun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yg berbentuk  realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan cacatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Sekretariat DPRD tahun 2016. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumber daya manusia dan bahan baku tidak di masukkan dalam evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektivitas kegiatan.

Berdasarkan pada renja Sekretariat DPRD tahun 2016, Sekretariat DPRD melaksanakan 6 (enam) program dan 40 (empat puluh) kegiatan, sebagai berikut:

 

  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  4. Penyediaan alat tulis kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  7. Penyediaan peralatan rumah tangga
  8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  9. Penyediaan bahan logistik kantor
  10. Penyediaan makanan dan minuman
  11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  12. Penyediaan jasa propaganda, pameran, publikasi
  13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  14. Penerbitan berita melalui jaringan Internet dan website

 

  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  2. Pengadaan peralatan gedung kantor
  3. Pengadaan mebeleur
  4. Pengadaan sewa kantor/ rumah dinas
  5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  9. Sewa kendaraan dinas operasional

 

  1. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 

  1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pendidikan dan pelatihan formal

 

  1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  5. Penyusunan dokumen perencanaan OPD

 

  1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  4. Rapat-rapat paripurna
  5. Kegiatan Reses
  6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  8. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah
  9. Pendidikan dan pelatihan kursus ketrampilan DPRD
  10. Penyediaan Tenaga Ahli DPRD
  11. Penyediaan Tim Pakar
  12. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Resume hasil evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun 2016 dan realisasi renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

  1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan: tdidak ada.
  2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: tidak ada

Secara lebih lengkap hasil evaluasi capaian renja Sekretariat DPRD tahun 2016  dan capaian Renstra Sekratariat DPRD tahun 2016-2021 dapat di liat pada lampiran 1 dokumen ini.

 

2.2.  ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kehumasan dan keprotokolan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keuangan daerah. Dalam  melaksanakan tugas  dan  kewajiban Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli  yangdiperlukan oleh DPRD

 

 

 

 

 

 

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  SEKRETARIAT DPRD

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demi perwujudan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat memiliki susunan organisasi terdiri dari 10 (sepuluh) jabatan struktural, yaitu:

 

  1.  Sekretaris DPRD Kabupaten.

 

b.   Bagian Persidangan dan Risalah membawahi:

                 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;

2) Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan dan

    Dokumentasi

   

       c.       Bagian Keuangan, membawahi:

   1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan

 

d.    Bagian Umum  membawahi:

1) Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Rumah Tangga

  2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

 

e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

 

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsioal senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah.

 

 

Sekretaris DPRD

 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenanganya. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

 

  1. Pengordinasian, Integrasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi rapat-rapat DPRD
  2. Penyusunan rencana pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD
  3. Pengelolaan tata usaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD

 

  1. Fasilitas rapat-rapat DPRD

 

  1. Penyelenggaraan layanan administrasi, sarana kehumasan dan keprotokolan

 

  1. Pengelolaan Informasi

 

Untuk melaksanakan fungsi Sekretaris DPRD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

 

  1. Mengkoordinasikan integrasi, sinkronisasi dan fasilitas rapat-rapat

DPRD

 

  1. menyusun rencana-rencana pelaksanaan urusan rumah tangga

dan keuangan Sekratariat DPRD

 

  1. menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan kepegawaian

 

  1. melakukan tugas dinas lainya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Persidangan dan Risalah

 

Kepala Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan pengelolaan kegiatan penyusunan perundang-undangan, risalah rapat dan persidangan serta menyusun naskah produk DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

 

  1. Penyusunan Program kerja dibidang persidangan dan risalah

 

  1. Penysunan petunjuk teknis pengelolaan persidangan, rapat dan

                                    risalah DPRD

                                   

  1. Pengelolaan pembuatan naskah rapat DPRD

 

  1. Penyelenggaraan persidangan dan risalah

                                   

  1. Pengelolaan kegiatan penyusunan perundang-undangan dan dokumentasi risalah dan persidangan

                                   

  1. Pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan

                        produk DPRD Kabupaten

                       

  1. Penyiapan bahan dalam rangka pembahasan rancangan dan

persetujuan peraturan daerah

 

  1. Pemberian pelayanan terhadap aspirasi rakyat

 

  1. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaaan

                        kegiatan dibidang persidangan dan risalah

                       

  1. Memfasilatasi kunjungan kerja alat kelengakapan DPRD

 

  1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

                       

  1. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas

                       

  1. Menyusun laporan hasil kegiatan dibidang persidangan dan risalah

                       

  1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

 

Sub Bagian Rapat dan Risalah

 

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok kegiatan penyiapan

rapat-rapat alat kelengakapan DPRD dan penyusunan risalah rapat yang diselenggarakan DPRD. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Rapat  dan Risalah mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. Penyusunan rencana kegiatan rapat dan risalah yang selenggarakan oleh DPRD

 

  1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan pelaksanaan rapat dan risalah yang diselenggarakan DPRD

 

 

  1. Peyiapan saran dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh alat kelengkapan DPRD

 

  1. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat kelengkapan DPRD

                       

  1. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rapat dan risalah

                       

  1. Pelaksanaan koordinasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas

                       

  1. Memfasiltasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

           

  1. Memfasiltasi penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD

                       

  1. Penyusunan risalah hasil persidangan

                       

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

 

 

Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan dan Dokumentasi

 

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan penyusunan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Hukum danPerundang-undangan mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan rancangan undang-undang

 

  1. Penyiapan bahan penyusunan Raperda atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas DPRD

                       

  1. Pengumpulan dan pengolaan data dalam rangka penyusunan perundang-undangan DPRD

                       

  1. Penyusunan perundang-undangan hasil kegiatan rapat DPRD

                       

  1. Pemantauan dan pengevaluasian hasil kegiatan penyusunan perundang-undangan dan dokumentasi risalah rapat DPRD

 

  1. Penyiapan bahan dan menggandakan keputusan Dewan dan Pimpinan

                       

  1. Penyiapan bahan dalam rangka pembahasan rancangan dan pengesahan terhadap Peraturan Daerah

                       

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

 

Bagian Keuangan

         

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya dan perhitungan anggaran serta membina, menjawab, mengendalikan dan mengelola administrasi keuangan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan fungsi kepala Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

                       

  1. Penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan  

      dan Belanja

Daerah serta perubahan DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Penyelenggaraan  kegiatan  pengelolaan keuangan  dan  
  2.      

DPRD dan Sekretariat DPRD yang meliputi pembukuan, sistem akuntansi dan verifikasi keuangan serta penyusunan perhitungan anggaran, pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi pelaksanaan anggaran

 

  1. Penyiapan bahan perencanaan dan pengadaan

        kebutuhan barang/inventaris DPRD dan Sekretariat

  1.        

       

  1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi pengadaan
    •         Inventarisasi dan penyimpanan serta pendistribusian          barang-barang perlengkapan.

                       

  1. Pemeliharaan dan pengelolaan aset Sekretariat DPRD
  2.        

                       

  1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

        dengan bidang tugasnya

 

 

Sub Bagian  Perencanaan dan Anggaran

 

Sub Bagian  Perencanaan dan Anggaran  dan mempunyai  tugas  pokok menyiapakan bahan penyusunan perencanaan anggaran dan perubahan anggaran serta penyusunan realisasi anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, menyiapakan bahan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan penghitungan anggaran.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut:

 

  1. Menyiapkan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA dan DPA) DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

 

  1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

 

  1. Menyusun Penetapan Kinerja  pegawai Sekretariat DPRD

 

  1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD

 

 

 

 

 

Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan

 

Sub bagian verifikasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pemerikasaan/penelitian terhadap realisasi pelaksanaan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta meyiapkan bahan pelaporan kegiatan bagian keuangan.

 

Rincian tugas sub bagian verifikasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:

 

  1. Meneliti, menilai dan memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ)

realisasi keuangan

 

  1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara

 

  1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya

 

  1. Melakukan verifikasi SPP-LS dan SPM-LS

 

  1. Melaksanakan akuntansi SKPD/sistem akuntansi SKPD

 

  1. Mengadministrasi seluruh pengeluaran surat permintaan pencairan dana (SP2D) Sekretariat DPRD

 

  1. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 

Bagian Umum

 

Kepala Bagian umum mempunyai tugas pokok kegiatan tata usaha dan kepegawaian, Humas dan Protokoler Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD serta merencanakan dan mengadakan kebutuhan barang-barang inventaris DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan fungsi kepala bagian umum mempunyai tugas sebagai berikut:

 

  1. Melaksanakan pengadministrasian dan pengarsipan surat-surat DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Melaksanakan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD

 

  1. Melaksanakan adminstrasi penyimpanan barang-barang inventaris DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Memelihara barang-barang inventaris DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokoleran bagi Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris DPRD

 

 

 

Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Rumah Tangga

 

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD yang meliputi pengadaan, penginventarisasian pendistribusian, pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD.

Rincian tugas sub bagian tata usaha adalah sebagai berikut:

 

  1. Melaksanakan pengadministrasian dan pengarsipan surat keluar masuk dari dan untuk DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Melaksanakan urusan hubungan kerjasama dan urusan kepentingan dinas antara lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD dengan dinas atau instansi lain

 

  1. Merencanakan kebutuhan tenaga pegawai staf DPRD

 

  1. Menyusun, memelihara dan mengelola data kepegawaian staf sekretariat DPRD dan anggota DPRD

 

  1. Melaksanakan urusan kepegawaian staf Sekretariat DPRD yang berhubungan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi pegawai

 

  1. Menyiapkan atau menyampaikan bahan laporan tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah dilaksanakan

 

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

         

  1. Merencanakan kebutuhan barang-barang inventaris dan sarana kerja yang dibutuhkan Sekretariat DPRD

 

  1. Memelihara dan mengelola barang-barang inventaris dan sarana kerja bagian umum

                                   

  1. Merencanakan kebutuhan pakaian seragam bagi pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD

                                   

  1. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD

                                   

  • Menyiapkan atau menyampaikan bahan laporan tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah dilaksanakan

                                   

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 

Sub Bagian Humas dan Protokol

 

Sub bagian hubungan masyarakat dan protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyaringan informasi, analisis pemberitaan, mengadakan inventarisasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan DPRD.

Rincian tugas sub bagian hubungan masyarakat dan protokol adalah sebagai berikut:

 

  1. Melaksanakan urusan informasi dan publikasi tentang kegiatan DPRD

 

  1. Menyiapkan bahan pidato, sambutan atau makalah pimpinan DPRD

           

  1. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokoleran bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

                                   

  1. Menyiapkan bahan dan fasilitas perjalanan dinas pimpinan atau anggota DPRD dan sekretaris atau staf DPRD

                                   

  1. Menyiapkan bahan dan fasilitas untuk penerimaan kunjungan tamu dinas pimpinan atau anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

                                               

  1. Menyiapkan atau menyampaikan bahan laporan tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah dilaksanakan

                                   

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 

  1. Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
  2. Peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM Anggota DPRD
  3. Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  4. Peningkatan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
  5. Peningkatan peran DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
  6. Sosialisasi tugas, fungsi dan peran DPRD kepada masyarakat.
  7. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

 

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR SKPD

Berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen rancangan RKPD Kabupaten Pesisir  Barat  tahun 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat merencanakan kegiatan untuk mendukung prioritas tersebut sebagaimana diuraikan dalam lapiran II dokumen ini.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 triwulan I perlu dimasukkan kembali program - program dan pembaharuan dana yang diperlukan untuk tercapainya target dan realisasi program kegiatan. kemudian diperlukan beberapa program dan kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini program tambahan yang dimaksud :

 

  1. Meningkatnya aktivitas kerja DPRD perlu adanya tambahan Biaya kunjungan Dalam dan Luar Daerah karena adanya perubahan peraturan Bupati Pesisir Barat No 49 tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
  2. Perlunya terus meningkatkan Pemahaman Peran DPRD melalui Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  3. Adanya Peningkatan Prasarana berupa Gedung DPRD perlu diiringi dengan pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, serta Perawatan kebersihan yang meningkat.

 

  1.  

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

3.1. TUJUAN DAN SASARAN  SKPD

 

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

 

  1. Tujuan

 

  1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  2. Mewujudkan peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
  3. Mewujudkan peningkatan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
  4. Mewujudkan peningkatan peran DPRD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
  5. Mewujudkan peningkatan sosialisasi tugas, fungsi dan peran DPRD kepada masyarakat.
  6. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekreatriat DPRD dan DPRD.

 

  1. Sasaran

 

Adapun sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat antara lain:

 

1). Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

2). Aspirasi Masyarakat

3). Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yaitu

     Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang baik.

4). Sarana dan prasarana kantor memadai.

 

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

 

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2019 antara lain:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  4. Penyediaan alat tulis kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  7. Penyediaan peralatan rumah tangga
  8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  9. Penyediaan bahan logistik kantor
  10. Penyediaan makanan dan minuman
  11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  12. Penyediaan jasa propaganda, pameran, publikasi
  13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  14. Penyediaan Dokumentasi
  15. Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan
  16. Penerbitan berita melalui jaringan Internet dan website

 

  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  2. Pengadaan peralatan gedung kantor
  3. Pengadaan mebeleur
  4. Pengadaan sewa kantor/ rumah dinas
  5. Pengadaan peralatan rumah tangga
  6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
  11. Sewa kendaraan dinas operasional

 

  1. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 

  1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki satu kegiatan yaitu sebagai berikut :
  1. Pendidikan dan pelatihan formal

 

  1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  5. Penyusunan dokumen perencanaan OPD

 

  1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut :

  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  3. Rapat-rapat paripurna
  4. Kegiatan Reses
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  7. Pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024
  8. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah
  9. Pendidikan dan pelatihan kursus ketrampilan DPRD
  10. Orientasi/pembekalan anggota DPRD periode 2019-2024
  11. Penyediaan Tenaga Ahli DPRD
  12. Penyediaan kelompok tim Pakar
  13. Publikasi Produk hokum DPRD
  14. Rapat-rapat fraksi

 

 

Ada beberapa tantangan yang di hadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebabagai berikut:

  1. Belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan dan kualitas penyelesaian tugas
  2. Belum maksimalnya pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar Oprasional (Prosedur (SOP) belum terpenuhi
  3. Belum terpenuhinya aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur
  4. Struktur organisasi sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
  5. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya
  6. Masih rendahnyakualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
  7. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi Pemerintah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat berusaha mencapai tujuan tersebut melalui program dan kegiatan yang ada guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Aparatur Sekretariat DPRD diharapkan dapat menunjukkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kami menyadari rencana kerja tahun anggaran 2019 yang kami susun ini belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja daerah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk itu kritik yang konstruktif akan sangat mendukung perbaikan-perbaikan rencana kerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Demikian dan terima kasih.          

 

 

Krui,        Maret  2018

Sekretaris DPRD

Kabupaten Pesisir Barat,

 

 

 

 

 

Drs. L. MAULANA, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19660808 199802 1 001

  • Share on :